The 2-Minute Rule for intelijen indonesia

The 2-Minute Rule for intelijen indonesia

Blog Article

Kata intelijen juga sering digunakan untuk menyebut pelaku pengumpul informasi ini, baik sebuah dinas intelijen maupun seorang agen. Seperti agen 007 James Bond seorang agen intelegen bergerak secara perorangan.

Dalam beberapa kasus, misalnya kasus Munir, pelaku-pelaku giat/operasi yang diadili atas pembunuhan Munir. Jika memang untuk menangani Munir tidak perlu dilakukan pendekatan keras, cukup dengan penggalangan cerdas, maka yang harusnya atau setidaknya ikut diadili adalah pemberi perintah dalam operasi tersebut.

BIN selaku lembaga Intelijen Negara, tidak memiliki kewenangan dalam bidang penegakan hukum. Jika intelijen menemukan alat bukti yang menyangkut tentang pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan ancaman keamanan nasional maka dilakukan koordinasi dengan pihak lain seperti kepolisian untuk penegakan hukum.

Dan pada tahun 2000 telah ada dokumen dari Abu Jihad yang punya hubungan dengan Bin Laden, informasi tersebut telah dibagikan namun tidak ditindaklanjuti. Juga yang menjadi perhatian ialah tidak adanya koordinasi antar badan intelijen negara pada saat itu yang akhirnya menjadi malapetaka bagi kemanan nasional Indonesia. Pemerintah juga saat itu melakukan kesalahan lethal dengan memberikan amnesti kepada Ba’asyir dan juga pernyataan wapres yang seakan menjadi perlindungan bagi tumbuh kembang organisasi terorisme di Indonesia saat itu.

BIN juga melakukan perekrutan dari TNI/POLRI. Dalam hal ini tentu BIN sebagai organisasi sipil harus menanamkan paradigma intelijen sipil kepada anggota yang direkrut dari TNI yang biasanya mempunyai paradigma intelijen tempur, atau kepada anggota POLRI yang mempunyai paradigma intelijen kriminal/keamanan.

Konfik yang terjadi di Poso, Sulawesi Tengah pada 1998-2001 juga merupakan salah satu contoh. Konflik di Poso melibatkan konflik antara agama Islam dan Kristen yang berakibat pada kerusuhan massal yang memakan banyak korban meninggal, korban luka, dan tempat peribadatan dan rumah yang dibakar oleh oknum tidak bertanggung jawab.

Intelijen di interval awal kemerdekaan memang terjadi militerisasi mengingat ancaman saat itu adalah ancaman perang dari luar selain ancaman disintegrasi dari dalam.

Thus far, There's been no new development in legislation enforcement In situations like this, and The problem and allegations of intelligence capabilities keep on being a top secret. This circumstance adds to numerous information on attacking and silencing opposition groups and human rights defenders That should not have passed off during the reform period.

Beneath the Regulation on PME, AMDAL is pertinent to firms and activity permits, provided that the doc is utilised as being the premise to worry environmental feasibility conclusions.

A substantial attribute of the Affiliation that is unique from the foundation is membership. An Affiliation could be a member-primarily based Corporation, While a Basis does not have customers but is necessary Using the Laws on Foundations to possess a couple Di Sini organs: the Governing Board (

Dihadapkan oleh perubahan besar politik, ekonomi dan keamanan Worldwide yang tidak lagi menganut konsep bipolar, telah merubah potensi ancaman terhadap kepentingan nasional Indonesia.

PERADI Rule No. a person/2010 stipulates that advocate are prompt to provide Specialist bono authorized assistance at least 50 hours of labor each year. This provision could be used as viewed as one of several necessities to amass or to resume the Advocate Identification Card (“KTPA”) and when advocates couldn't met this prerequisite, then the KTPA issuance may very well be deferred ideal until finally this necessity is fulfilled. The First article can be accessed Right right here. < Prev Up coming >

Potensi konflik agraria di Indonesia disebabkan lemahnya regulasi tata ruang dan tata wilayah pemerintah yang tidak dikomunikasikan dengan baik kepada masyarakat dan Trader.

Then they happen to be dispatched to all destinations through the island of Java Whilst utilizing the mission to seek direction to protect the Republic and oversee the enemy’s movements.[six]